Bisnis impor berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan akan produk dari luar negeri. Namun, agar bisnis ini berjalan legal di Indonesia, pelaku usaha harus memahami regulasi yang berlaku, termasuk perizinan dan kewajiban perpajakan. Artikel ini akan membahas izin yang diperlukan serta pajak yang harus dipenuhi dalam bisnis impor.

Izin yang Diperlukan dalam Bisnis Impor

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah izin dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha, termasuk importir. NIB diterbitkan oleh Online Single Submission (OSS) dan berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dalam berbagai transaksi bisnis, termasuk impor barang.

2. Angka Pengenal Importir (API)

API adalah izin khusus bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan impor. API terbagi menjadi dua jenis:

• API-U (Angka Pengenal Importir Umum): Untuk perusahaan yang mengimpor barang dengan tujuan komersial dan dijual kembali.
• API-P (Angka Pengenal Importir Produsen): Untuk perusahaan yang mengimpor barang guna keperluan produksi sendiri, bukan untuk dijual kembali.

3. Izin Khusus dari Kementerian Terkait

Beberapa jenis barang impor memerlukan izin khusus dari kementerian tertentu, seperti:

• BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan): Untuk produk makanan, minuman, dan obat-obatan.
• Kementerian Perdagangan: Untuk barang tertentu yang masuk dalam kategori pembatasan impor.
• Kementerian Perindustrian: Untuk produk industri yang memerlukan sertifikasi khusus.

4. Surat Keterangan Asal (SKA)

SKA adalah dokumen yang menyatakan asal barang yang diimpor dan sering diperlukan untuk mendapatkan tarif preferensial dalam skema perdagangan internasional.

Pajak yang Harus Dipenuhi dalam Bisnis Impor

Selain perizinan, bisnis impor juga memiliki kewajiban pajak. Berikut beberapa pajak utama dalam kegiatan impor:

1. Bea Masuk

Bea masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang impor. Besarnya bervariasi tergantung jenis barang dan klasifikasinya dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor

PPN Impor dikenakan sebesar 11% dari nilai barang impor (harga barang + bea masuk + cukai jika ada). Pajak ini wajib dibayar sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 dikenakan pada importir berdasarkan nilai barang impor dengan tarif sebagai berikut:

• 2,5% untuk importir dengan NPWP.
• 7,5% untuk importir tanpa NPWP.

4. Cukai (Jika Berlaku)

Beberapa barang impor, seperti rokok, minuman beralkohol, dan barang mewah, dikenakan cukai. Tarif cukai ditentukan berdasarkan jenis barang dan regulasi yang berlaku.

Proses Kepabeanan dalam Impor

Setelah memperoleh izin dan memahami kewajiban pajak, pelaku bisnis impor harus melalui proses kepabeanan yang mencakup:

1. Pengajuan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pemeriksaan dokumen dan barang oleh Bea Cukai untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.
3. Pembayaran bea masuk dan pajak yang berlaku.
4. Pengeluaran barang dari pelabuhan setelah seluruh prosedur terpenuhi.

Kesimpulan

Menjalankan bisnis impor memerlukan pemahaman yang baik tentang perizinan dan kewajiban perpajakan. Dengan memiliki dokumen izin yang lengkap serta memenuhi kewajiban pajak, bisnis impor dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis impor, pelaku usaha perlu melakukan riset dan berkonsultasi dengan pihak berwenang agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku.